Rekap

PENDAPAT FRAKSI PAN TERHADAP RAPERDA APBD TH.ANGGARAN 2011

PENDAPAT

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

TERHADAP

RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2011

PADA

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

TANGGAL 2 Desember 2010

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.

YANG TERHORMAT         PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

YANG TERHORMAT         SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA

YANG TERHORMAT         UNSUR MUSPIDA KABUPATEN PURWAKARTA

YANG TERHORMAT         PARA KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

                                               PIMPINAN ORGANISASI SOSIAL POLITIK

                                               KETUA KPU DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

                                               PIMPINAN ORGANISASI MASYARAKAT, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, INSAN PERS DAN SELURUH HADIRIN YANG BERBAHAGIA

PUJI DAN SYUKUR MARI KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, ZAT YANG MAHA BERKEHENDAK LAGI MAHA BERKUASA, YANG TELAH MENCIPTAKAN ALAM SEMESTA RAYA INI, JUGA YANG TELAH MEMPERTEMUKAN KITA SEMUA PADA MALAM HARI INI DALAM RANGKA RAPAT PARIPURNA TENTANG PERSETUJUAN RAPERDA APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2011 DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT.

SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA TETAP TERCURAH KEPADA JUNJUNGAN KITA SEMUA, NABI MUHAMMAD SAW, KEPADA PARA KELUARGANYA, PARA SAHABAT-SAHABATNYA DAN KEPADA KITA SELAKU UMATNYA SAMPAI AKHIR JAMAN. AMIN.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH, KARENA PADA KESEMPATAN YANG MULIA INI KAMI DARI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DIBERIKAN KESEMPATAN DAN WAKTU UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI GUNA MENYIKAPI RAPERDA APBD TAHUN 2011 KABUPATEN PURWAKARTA DIMAKSUD.

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG BERBAHAGIA,

SETELAH MENYIMAK DAN MEMPELAJARI ISI DARI RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2011 MAKA KAMI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL PERLU MENYAMPAIKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT :

I.           BERKENAAN DENGAN PENDAPATAN DAERAH

TERJADINYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI TAHUN 2010 SEBESAR 70 MILYAR MENJADI 91 MILYAR DI TAHUN ANGGARAN 2011 MERUPAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SANGAT SIGNIFIKAN, HAL INI ADALAH SEBAGAI AKIBAT DARI SISTEMATIKA PERATURAN PERUNDANGAN YANG MEMBERIKAN SEBAGIAN KEWENANGAN PUSAT KEPADA DAERAH, AKAN TETAPI TERLEPAS DARIPADA MEKANISME TERSEBUT, HAL INI HARUS MAMPU DIMAKNAI OLEH PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI MOTIVASI UNTUK TETAP TERUS BERUSAHA SEMAKSIMAL MUNGKIN MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAHNYA SESUAI POTENSI YANG DIMILIKI. KARENA KAMI MASIH MELIHAT TERDAPAT BERBAGAI SEKTOR YANG BELUM TERKELOLA DAN TER-EKSPLORASI SECARA MAKSIMAL. SEBAGAI SALAH SATU CONTOH ADALAH PENINGKATAN STATUS RSUD BAYU ASIH MENJADI BADAN LAYANAN USAHA DAERAH (BLUD), DAN AGAR PEMERINTAH DAERAH SEGERA MENYESUAIKAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA NYA SESUAI UNDANG UNDANG 44 TH 2009 TENTANG RUMAH SAKIT.

SELAIN ITU, MEMPERHATIKAN PADA ALOKASI DANA PERIMBANGAN YANG MENUNJUKKAN PENURUNAN SIGNIFIKAN YAITU PADA POS DAK. HAL INI KAMI F.PAN SANGAT MEMPRIHATINKAN DENGAN TERJADINYA HAL TERSEBUT, INI DIKARENAKAN SAUDARA BUPATI KURANG  MENGANTISIPASI DAN TIDAK OPTIMAL DALAM MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT.

II.       BERKENAAN DENGAN BELANJA DAERAH

KAMI F.PAN MENYAMPAIKAN APRESIASI TERHADAP SAUDARA BUPATI ATAS KEBIJAKAN INSPRASTRUKTUR, KELANSUNGAN PEMBANGUNAN JALAN-JALAN DAN JEMBATAN SERTA PENATAAN KOTA. NAMUN KAMI BERHARAP AGAR INSPRASTRUKTUR INI MAMPU MENJADI DAYA TARIK INVESTASI KHUSUSNYA DI DAERAH PURWAKARTA UTARA. JUGA F.PAN BERPENDAPAT SUDAH SELAYAKNYA PEMERINTAH DAERAH MEMBERIKAN PRIORITAS PEMBELANJAAN KEUANGAN DAERAHNYA PADA KEGIATAN-KEGIATAN YANG BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PURWAKARTA. BAHWA PORSI ANGGARAN DITIAP-TIAP SEKTOR HARUS SEIMBANG DAN PROPORSIONAL, KARENA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TIDAK HANYA DIUKUR DARI TERPENUHINYA SARANA INFRASTRUKTUR YANG DISEDIAKAN, TETAPI JUGA DARI BERBAGAI SEKTOR. HAL INI KAMI SAMPAIKAN KARENA DALAM RAPBD 2011 YANG KAMI TERIMA JUGA DALAM PEMBAHASAN-PEMBAHASAN YANG DILAKSANAKAN ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, BELUM OPTIMAL KEBERPIHAKAN PEMERINTAH DAERAH PADA PROGRAM-PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN, PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PERCEPATAN.EKONOMI MASYARAKAT SESUAI AGENDA RKP [RENCANA KERJA PEMERINTAH PUSAT] .

ADAPUN BERKAITAN PERBANDINGAN ANGGARAN BELANJA DAERAH TH 2010 DENGAN ANGGARAN TH 2011 TERJADI PENINGKATAN SEBESAR 42 MILYAR YANG TERNYATA SECARA DATA SEBESAR 50% PEMBELANJAAN DITUNJANG DARI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG MENINGKAT SEBESAR 21,7 M.

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI MULIAKAN

III.    HAL-HAL UMUM LAINNYA

1.      TENTANG PERENCANAAN, KAMI  F.PAN MENEKANKAN KEMBALI KEPADA PEMERINTAH DAERAH BAHWA DALAM PENYUSUNAN APBD DAN REALISASI PELAKSANAANNYA AGAR SELALU DAN TETAP MENGINDAHKAN PADA DOKUMEN PERENCANAAN YANG TELAH MENJADI KEPUTUSAN BERSAMA BAIK MULAI DARI RPJMD, RKPD DAN KUA–PPAS AGAR SELALU KONSISTEN DAN TERJADI KESINERGISAN.

2.      PENGELOLAAN KEUANGAN. DALAM HAL PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAMI F.PAN MELIHAT DAN MENGAMATI  TERNYATA PROSES ADMINISTRASI KEUANGAN MASIH BANYAK YANG KURANG TERTIB DAN SPEKULATIF SERTA DISINYALIR TIDAK MENGINDAHKAN PROSEDUR DAN ATURAN MAIN YANG TELAH DIATUR/DITETAPKAN OLEH UU, PP, PERDA SERTA PERBUP ITU SENDIRI. HAL INI KAMI F.PAN MENGHIMBAU PADA PEMERINTAH DAERAH , AGAR PADA PELAKSANAAN APBD TH 2011 TIDAK TERJADI  KEMBALI .

3.      TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN-KEGIATAN, KAMI F.PAN MENGUSULKAN DENGAN TEGAS,  BAHWA BERKAITAN PROSES TENDER/LELANG TERHADAP PIHAK KE 3, PELAKSANAANNYA UNTUK DILAKUKAN DENGAN PROSES 1 TAHAPAN SEHINGGA TIDAK SEPERTI TH 2010 YANG TERJADI KETERBATASAN WAKTU   DAN TERGESA-GESA DALAM PELAKSANAANNYA. YANG PADA AKHIRNYA TERJADI PULUHAN MILYAR PROYEK MENJADI TERTUNDA DAN TERLUNCURKAN PADA ANGGARAN TAHUN BERIKUTNYA. BEGITU PULA KEGIATAN-KEGIATAN YANG MELIBATKAN PIHAK KETIGA PEMERINTAH DAERAH AGAR MENGINDAHKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUSNYA TENTANG PENYEDIAAN BARANG DAN JASA YANG SECARA BENAR DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.

4.      KAMI F.PAN MENGINGATKAN KEMBALI KEPADA PIHAK PEMERINTAH DAERAH  APABILA ADANYA KEBIJAKAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK 3, PERLU DIPERHATIKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU YAITU APABILA TERDAPAT HAL-HAL YANG SEHARUSNYA MELIBATKAN DPRD, MOHON ADANYA PEMBERITAHUAN/PERSETUJUAN LEMBAGA. HAL INI AGAR BUPATI  DAPAT UNTUK MENGINDAHKANNYA.

5.      BERKAITAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PASAR-PASAR DAN TERMINAL-TERMINAL YANG TELAH MENJADI KOMITMENT BERSAMA AGAR PEMERINTAH DAERAH SEGERA MEMBUAT LANGKAH-LANGKAH KONKRIT YANG DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN. MELIHAT KONDISI PADA SAAT INI TINGKAT KEMACETAN KENDARAAN HAMPIR DI SELURUH PUSAT KEGIATAN DAN EKONOMI DI PURWAKARTA SERING DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT.

6.      SEKTOR PENDIDIKAN, PEMERINTAH DAERAH UNTUK DAPAT MENGUPAYAKAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN YANG ADA ATAS PAKAIAN SERAGAM ANAK DIDIK SEHINGGA ADANYA KESERAGAMAN SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU . HAL INI KAMI USULKAN AGAR UNTUK MENGURANGI PERKELAHIAN ANTAR PELAJAR YANG SEDANG MARAK DAN SERING TERJADI AKHIR-AKHIR INI DI KABUPATEN PURWAKARTA. DAN PERLU ADANYA PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP KEBIJAKAN YANG KIRANYA MEMBEBANI ORANG TUA MURID DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN/SEKOLAH.

7.      DENGAN TERJADINYA TEMUAN-TEMUAN BPK YANG TELAH MENJADI PERHATIAN KITA SEMUA MAKA F.PAN MENGHIMBAU AGAR HASIL TEMUAN BPK TERSEBUT UNTUK SEGERA ADA SOLUSI DAN PENYELESAIANNYA ATAS TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN YANG SEBELUMNYA.

8.      BERKAITAN PENANGANAN BENCANA ALAM, KAMI F.PAN MENEGASKAN KEMBALI AGAR DAPAT DITANGANI DAN DIANTISIPASI DAMPAK NEGATIF DARI BENCANA ITU SENDIRI, KARENA HINGGA SAAT INI PENGALOKASIAN ANGGARAN DAN PENANGANAN KORBAN MAUPUN LINGKUNGAN YANG TERKENA BENCANA BELUM OPTIMAL.

DEMIKIAN PENDAPAT AKHIR F.PAN DAN  OLEH KARENA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA, PADA SIDANG PARIPURNA HARI INI KITA AKAN MENYETUJUI TENTANG RAPERDA APBD HASIL PEMBAHASAN BERSAMA,  MAKA KAMI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL SECARA UMUM DAPAT MENYETUJUI RAPERDA APBD ANGGARAN TH 2011 TERSEBUT  DAN SEGERA DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR UNTUK MENDAPATKAN EVALUASI.

TIDAK LUPA SEBELUM KAMI AKHIRI PENDAPAT INI , KAMI F.PAN MENGUCAPKAN “SELAMAT TAHUN BARU ISLAM 1432 H” SEMOGA PERJALANAN KITA DALAM MEMBANGUN PURWAKARTA YANG WIBAWA KARTA RAHARJA KEDEPAN MENDAPATKAN RIDHO DAN MAGHFIROH ALLAH SWT.

TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN PARA HADIRIN SIDANG PARIPURNA DAN MOHON MAAF ATAS KEKHILAFAN

BILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH, FISSABILIHAQ FASTABIQUL KHOEROT,

WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.

PURWAKARTA, 03 DESEMBER 2010

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

Ketua              :     Asep Amidin, SE                                  

Wakil ketua   :     Ragil Sukamto                                                         

Sekretaris      :     Hari Kristiawan, AMd                         

Anggota         :     Dadang Sudirman, SE. MM                                      

Pembangunan Patung Bima Menyalahi APBD

PURWAKARTA, RAKA - Sidang lanjutan mediasi antara penggugat dan tergugat soal dugaan perusakan patung Bima di PN Purwakarta, Kamis (30/9) kemarin, mengindikasikan dugaan telah terjadi kesalahan kebijakan anggaran dalam pembangunan patung Bima di Jalan Baru Purwakarta.

Seperti dijelaskan mantan Anggota Panggar DPRD Purwakarta, Ir Awod Abdul Gadir, dalam mediasi itu, pihak penggugat yang terdiri dari satu lurah dan dua kades ini, ada kesan saling lempar tanggungjawab serta tidak mengetahui soal sumber anggaran atas pembangunan patung tersebut. "Dari hasil lanjutan mediasi tadi, ternyata terungkap jika pihak penggugat saling lempar tanggung jawab. Seharusnya, tidak seperti itu dan ini sangat disayangkan,"kata Awod melalui pesan singkatnya kepada Radar Karawang, kemarin.

Menurut Awod, seharusnya pihak penggugat tidak saling lempar tanggungjawab soal kebijakan anggaran pembangunan patung. Kata Awod, pihak penggugat secara tidak langsung juga merupakan sebagai pihak penerima. "Namun yang terjadi, penggungat sendiri mengaku hanya di suruh serta merupakan pihak ketiga. Sementara mereka juga tidak mengetahui soal kebijakan anggaran,"katanya. Atas hal itu, Awod melihat ada dugaan telah terjadinya kesalahan kebijakan anggaran atas pembangunan tersebut. Bahkan bila dugaan itu benar, Dia menyarankan sudah selayaknya pihak berwajib seperti kepolisian atau kejaksaan segera melakukan penelusuran.

Awod melanjutkan pendirian patung Bima di jalan Baru Purwakarta berdiri diatas tanah Pemerintah. Dalam kaitan ini, seharusnya DPRD Purwakarta sebagai lembaga pengawas juga ikut memberikan persetujuan dalam pembangunan tersebut. "Sayangnya ini pun tidak dilakukan, Sebab pembangunan patung itu tidak melibatkan persetujuan DPRD,"katanya.

Seperti diketahui, Insiden perusakan dalam aksi unjukrasa menentang pembangunan sebuah patung tokoh pewayangan bima yang dilakukan oleh massa FUI lalu akhirnya berujung ke pengadilan setelah pihak yang mengaku "pemilik" patung yakni satu lurah dan 2 kepala desa menggugat secara perdata atas kejadian tersebut. Pihak tergugat yakni, KH Abulah Joban yang juga ketua FUI Purwakarta digugat ganti kerugian materil sebesar Rp102 juta dan kerugian imateril sebesar Rp3 milyar. Tuntutan itu dianggap sudah sesuai dengan rusaknya patung.

Mediasi yang dilakukan Kamis (30/9) kemarin merupakan mediasi lanjutan dari sebelumnya. Mediasi dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB di PN Purwakarta. Hadir saat itu, ketiga kepala desa yang mengaku "pemilik" patung Bima yakni kepala/Lurah Nagrikaler, Purwamekar dan Ciwareng bersama kuasa hukumnya. Sementara dari pihak tergugat dihadiri KH Abulah Joban bersama kuasa hukumnya yang diwakili Ichwan Tuankotta dari tim pembela muslim.

Dulnasir kuasa hukum penggugat yang dihubungi Radar Karawang mengaku akan tetap pada pendiriannya sesuai gugatan awal yang telah diajukan. "Ya, kita akan tetap dalam gugatan awal,"tandasnya. Sayang saat ditanya soal adanya dugaan kesalahan kebijakan anggaran Dulnasir memilih enggan berkomentar. Sementara itu, KH Abdulah Joban yang dihubungi mengaku akan tetap meminta agar patung bima segera dipindahkan dan diganti dengan tulisan Asmaul Husna. (ton)

Diposkan oleh Radar Karawang di 15.38

 

Hatta: Tak Masalah Sri Mulyani Jadi Capres

Polkam / Jumat, 1 Oktober 2010 18:10 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa tak keberatan jika mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi calon presiden 2014. Promosi diri Sri Mulyani dalam situs srimulyani.net dinilai positif.

"Wuah semua warga negara itu bagus saja kalau ada yang membuat katakanlah itu seperti situs atau twitter untuk mempromosikan sesuatu. Positif-positif saja saya menyambut baik," kata Hatta di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (1/10).

Hatta pun mengaku tak merasa tersaingi dengan kehadiran Sri Mulyani dalam bursa capres 2014. Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu menegaskan menyambut baik dukungan terhadap Sri Mulyani menjadi Capres.

Sebelumnya, Ketua MPP PAN Amien Rais mengajukan Hatta Rajasa sebagai capres 2014. Namun pernyataan itu langsung ditolak Hatta dengan alasan belum terpikir menjadi capres dan masih mau melaksanakan tugas sebagai menteri.(Andhini/RAS)

Sidang Lanjutan Kasus Patung Bima

Purwakarta, DPD PAN News, Sidang lanjutan kasus patung bima. secara resmi Pemkab Purwakarta diwakili dua Kepala Kelurahan dan satu Kades yakni Kelurahan Nagri Kaler, Purwamekar dan Desa Ciwareng, melayangkan gugatan kepada Ketua FUUI Purwakarta Ustad. Abdullah Joban, Muhaimin.

“Ini kali keempat pertemuan antara penggugat dan tergugat dengan agenda mediasi,” ujar panitera perkara patung Bima, Tasdik.

Hingga berita ini diturunkan, proses mediasi yang dimediatori hakim, Frensita Twinsari, SH, dengan mempertemukan pihak penggugat 3 kepala kelurahan dan kepala desa dan tergugat Ketua FUUI Purwakarta Ustad. Abdullah Joban dan Sekjen Muhaimin didampingi kuasa hukum Badan Hukum Front (BHF) Ichwan Tuankota, SH masih berlangsung.

Ratusan warga dan santri memadati depan ruang mediasi di Gedung PN Purwakarta. Sesekali pengunjung ini meneriaki takbir.

Massa yang mengatasnamakan Masyarakat Sadar Hukum (MSH) juga membagi-bagikan selebaran berisi larangan Kepala Daerah membuat keputusan yang meresahkan sekelompok masyarakat sesuai UU RI No 32/2004 pasal 28 (a) tentang Pemda.

Dua keputusan Bupati Purwakarta yang kini meresahkan masyarakat tersebut antara lain pembuatan Batik Kahuripan. Dalam point 2 dan 4 pada makna Batik Perbup No 33/2009 tanggal 22 Juli 2009 sedikitpun tidak mencerminkan dua kalimat syahadat dan tidak bernuansa islami.

Kedua, membangun Patung Bima. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan label kabupaten ini sebagai Kota Santri dan dari sisi anggaran merupakan pemborosan APBD.

Tampak hadir dalam sidang lanjutan ke empat kasus patung bima Ir. H. Awod Abdul Gadir. Setelah selesai sidang beliau memberikan saran-saran dan masukannya mengenai dasar hukum Pembangunan Patung Bima tersebut.

Dalam hal pembangunan Taman Pelajar/Patung bima ternyata tidak sesuai peruntukannya berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati dan juga tidak sejalan dengan Amanat Peratuaran Pemerintah No. 58 Th 2005, Permendagri No. 13 Th. 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah dan UU No. 17 Th. 2003 tentang Keuangan Negara / Daerah, Kata Ir. H. Awod Abdul Gadir Ketua PC-Al-Irsyad Purwakarta/ Plt Ketua DPD PAN Purwakarta.

Kecaman Tajam Untuk Patung BIMA

Tuesday, 10 August 2010

PURWAKARTA ***

Kabupaten Purwakarta sejak dahulu dikenal sebagai kota Santri sehingga banyak masyarakat diluar kota melakukan ziarah datang ke Purwakarta, selain itu siar Islam pun mengikuti perjalanan sejarah terbentuknya kabupaten Purwkarta.

Baru-baru ini tepatnya di bulan Juli di Kabupaten Purwakarta berdirilah salah satu Patung pewayangan dengan sosok tokoh bernama BIMA di Jalan pengkolan yang terkenal dengan sebutan Jalan Baru Purwakarta. Keberadaan patung ini menarik perhatian masyarakat khususnya Purwakarta yang melintasi jalan tersebut, begitupun masyarakat lain yang melintas baik dari Kota Bandung maupun Jakarta.

Namun, keberadaan Patung itu mendapat “Kecaman Tajam” dari berbagai ulama, Ormas Islam dan para anggota DPRD maupun para tokoh masyarakat di Purwakarta.

Kali ini kecaman pedas pun muncul dari ketua DPC Partai Demokrat Purwakarta, Toto Purwanto yang dengan tegas mengatakan kalau patung yang mirip tokoh pewayangan Bima itu keberadaanya adalah suatu bentuk musyrik, katanya tegas.

Lontaran kata itu diamini oleh beberapa pengurus DPC lainya yang ikut bersaman keluar dari ruangan kantor Wakil ketua DPRD Dadang Burhanudin, yang sama usai berkunjung Selasa (3/8) dilobi Gedung kepada bedanews.

“Pihak Kami sedang melakukan kajian serta menyikapi hal tersebut, jelas kalau patung itu musyrik, ya, yang namanya patung, pihak kami tidak menghendaki keberadaan patung itu”, terang Toto sambil melangkah menuju kendaraan.

Sebelumnya para anggota DPRD H. Egi Hadianto Soeryo dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) belum lama ini telah mengeluarkan statment kepada wartawan menentang keberadaan Patung Bima tersebut, mengganggap keberadaan patung seperti bentuk kemusyrikan.

Sebagai umat Islam, meminta agar sosok patung Bima yang berada di Purwakarta agar diturunkan, agar sifat-sifat kemusyrikan itu tidak semakin berkembang dibumi Purwakarta, ujar H Egi.

Karena mayoritas masyarakat di Purwakarta beragama Islam, tentunya Pemerintah Kabupaten Pemkab juga berkewajiban, untuk membimbing warganya kepada jalan yang lebih baik. Perkembangan zaman telah banyak mempengaruhi pola pikir masyarakat saat ini. Banyak orang yang terjerumus pada kekufuran. Sehingga sudah Menjadi tugas bersama untuk mengembalikan aqidah dan keyakinan mereka terhadap Allah SWT.

Sekarang bukan alam khayalan lagi, seharusnya diarahkan saja kepada keyakinan beragamanya, sejak dulu Kabupaten Purwakarta telah dijuluki sebagai kota santri. Sehingga, banyak umat Islam yang datang ke Purwakarta untuk mendalami ilmu keislamannya.

“Kita punya sentral agama Islam di Sempur Kecamatan Plered. Sempur sampai sekarang masih menjadi tempat tujuan ziarah umat Islam di berbagai penjuru. Saya minta jangan nodai Sempur yang berada di Kabupaten Purwakarta ini dengan tingkah laku kemusyrikan seperti itu”, jelas H. Egi.

Hal yang samapun diungkapkan ketua ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Purwakarta. Ir. Awod Abdul Gadir, ia meminta agar pemkab tak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat merusak aqidah umat Islam di Purwakarta. Patung Bima itu tak mencerminkan kebudayaan agama Islam. Apalagi, Kabupaten Purwakarta ini dikenal sebagai Kota Santri, katanya.