PENDAPAT FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL TERHADAP RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2011 PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA TANGGAL 2 Desember 2010 BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB. YANG TERHORMAT PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA YANG TERHORMAT SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA YANG TERHORMAT UNSUR MUSPIDA KABUPATEN PURWAKARTA YANG TERHORMAT PARA KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PIMPINAN ORGANISASI SOSIAL POLITIK KETUA KPU DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA PIMPINAN ORGANISASI MASYARAKAT, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, INSAN PERS DAN SELURUH HADIRIN YANG BERBAHAGIA PUJI DAN SYUKUR MARI KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, ZAT YANG MAHA BERKEHENDAK LAGI MAHA BERKUASA, YANG TELAH MENCIPTAKAN ALAM SEMESTA RAYA INI, JUGA YANG TELAH MEMPERTEMUKAN KITA SEMUA PADA MALAM HARI INI DALAM RANGKA RAPAT PARIPURNA TENTANG PERSETUJUAN RAPERDA APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2011 DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT. SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA TETAP TERCURAH KEPADA JUNJUNGAN KITA SEMUA, NABI MUHAMMAD SAW, KEPADA PARA KELUARGANYA, PARA SAHABAT-SAHABATNYA DAN KEPADA KITA SELAKU UMATNYA SAMPAI AKHIR JAMAN. AMIN. SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH, KARENA PADA KESEMPATAN YANG MULIA INI KAMI DARI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DIBERIKAN KESEMPATAN DAN WAKTU UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI GUNA MENYIKAPI RAPERDA APBD TAHUN 2011 KABUPATEN PURWAKARTA DIMAKSUD. HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG BERBAHAGIA, SETELAH MENYIMAK DAN MEMPELAJARI ISI DARI RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2011 MAKA KAMI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL PERLU MENYAMPAIKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT : I. BERKENAAN DENGAN PENDAPATAN DAERAH TERJADINYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI TAHUN 2010 SEBESAR 70 MILYAR MENJADI 91 MILYAR DI TAHUN ANGGARAN 2011 MERUPAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SANGAT SIGNIFIKAN, HAL INI ADALAH SEBAGAI AKIBAT DARI SISTEMATIKA PERATURAN PERUNDANGAN YANG MEMBERIKAN SEBAGIAN KEWENANGAN PUSAT KEPADA DAERAH, AKAN TETAPI TERLEPAS DARIPADA MEKANISME TERSEBUT, HAL INI HARUS MAMPU DIMAKNAI OLEH PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI MOTIVASI UNTUK TETAP TERUS BERUSAHA SEMAKSIMAL MUNGKIN MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAHNYA SESUAI POTENSI YANG DIMILIKI. KARENA KAMI MASIH MELIHAT TERDAPAT BERBAGAI SEKTOR YANG BELUM TERKELOLA DAN TER-EKSPLORASI SECARA MAKSIMAL. SEBAGAI SALAH SATU CONTOH ADALAH PENINGKATAN STATUS RSUD BAYU ASIH MENJADI BADAN LAYANAN USAHA DAERAH (BLUD), DAN AGAR PEMERINTAH DAERAH SEGERA MENYESUAIKAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA NYA SESUAI UNDANG UNDANG 44 TH 2009 TENTANG RUMAH SAKIT. SELAIN ITU, MEMPERHATIKAN PADA ALOKASI DANA PERIMBANGAN YANG MENUNJUKKAN PENURUNAN SIGNIFIKAN YAITU PADA POS DAK. HAL INI KAMI F.PAN SANGAT MEMPRIHATINKAN DENGAN TERJADINYA HAL TERSEBUT, INI DIKARENAKAN SAUDARA BUPATI KURANG MENGANTISIPASI DAN TIDAK OPTIMAL DALAM MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT. II. BERKENAAN DENGAN BELANJA DAERAH KAMI F.PAN MENYAMPAIKAN APRESIASI TERHADAP SAUDARA BUPATI ATAS KEBIJAKAN INSPRASTRUKTUR, KELANSUNGAN PEMBANGUNAN JALAN-JALAN DAN JEMBATAN SERTA PENATAAN KOTA. NAMUN KAMI BERHARAP AGAR INSPRASTRUKTUR INI MAMPU MENJADI DAYA TARIK INVESTASI KHUSUSNYA DI DAERAH PURWAKARTA UTARA. JUGA F.PAN BERPENDAPAT SUDAH SELAYAKNYA PEMERINTAH DAERAH MEMBERIKAN PRIORITAS PEMBELANJAAN KEUANGAN DAERAHNYA PADA KEGIATAN-KEGIATAN YANG BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PURWAKARTA. BAHWA PORSI ANGGARAN DITIAP-TIAP SEKTOR HARUS SEIMBANG DAN PROPORSIONAL, KARENA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TIDAK HANYA DIUKUR DARI TERPENUHINYA SARANA INFRASTRUKTUR YANG DISEDIAKAN, TETAPI JUGA DARI BERBAGAI SEKTOR. HAL INI KAMI SAMPAIKAN KARENA DALAM RAPBD 2011 YANG KAMI TERIMA JUGA DALAM PEMBAHASAN-PEMBAHASAN YANG DILAKSANAKAN ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, BELUM OPTIMAL KEBERPIHAKAN PEMERINTAH DAERAH PADA PROGRAM-PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN, PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PERCEPATAN.EKONOMI MASYARAKAT SESUAI AGENDA RKP [RENCANA KERJA PEMERINTAH PUSAT] . ADAPUN BERKAITAN PERBANDINGAN ANGGARAN BELANJA DAERAH TH 2010 DENGAN ANGGARAN TH 2011 TERJADI PENINGKATAN SEBESAR 42 MILYAR YANG TERNYATA SECARA DATA SEBESAR 50% PEMBELANJAAN DITUNJANG DARI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG MENINGKAT SEBESAR 21,7 M. HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI MULIAKAN III. HAL-HAL UMUM LAINNYA 1. TENTANG PERENCANAAN, KAMI F.PAN MENEKANKAN KEMBALI KEPADA PEMERINTAH DAERAH BAHWA DALAM PENYUSUNAN APBD DAN REALISASI PELAKSANAANNYA AGAR SELALU DAN TETAP MENGINDAHKAN PADA DOKUMEN PERENCANAAN YANG TELAH MENJADI KEPUTUSAN BERSAMA BAIK MULAI DARI RPJMD, RKPD DAN KUA–PPAS AGAR SELALU KONSISTEN DAN TERJADI KESINERGISAN. 2. PENGELOLAAN KEUANGAN. DALAM HAL PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAMI F.PAN MELIHAT DAN MENGAMATI TERNYATA PROSES ADMINISTRASI KEUANGAN MASIH BANYAK YANG KURANG TERTIB DAN SPEKULATIF SERTA DISINYALIR TIDAK MENGINDAHKAN PROSEDUR DAN ATURAN MAIN YANG TELAH DIATUR/DITETAPKAN OLEH UU, PP, PERDA SERTA PERBUP ITU SENDIRI. HAL INI KAMI F.PAN MENGHIMBAU PADA PEMERINTAH DAERAH , AGAR PADA PELAKSANAAN APBD TH 2011 TIDAK TERJADI KEMBALI . 3. TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN-KEGIATAN, KAMI F.PAN MENGUSULKAN DENGAN TEGAS, BAHWA BERKAITAN PROSES TENDER/LELANG TERHADAP PIHAK KE 3, PELAKSANAANNYA UNTUK DILAKUKAN DENGAN PROSES 1 TAHAPAN SEHINGGA TIDAK SEPERTI TH 2010 YANG TERJADI KETERBATASAN WAKTU DAN TERGESA-GESA DALAM PELAKSANAANNYA. YANG PADA AKHIRNYA TERJADI PULUHAN MILYAR PROYEK MENJADI TERTUNDA DAN TERLUNCURKAN PADA ANGGARAN TAHUN BERIKUTNYA. BEGITU PULA KEGIATAN-KEGIATAN YANG MELIBATKAN PIHAK KETIGA PEMERINTAH DAERAH AGAR MENGINDAHKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUSNYA TENTANG PENYEDIAAN BARANG DAN JASA YANG SECARA BENAR DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN. 4. KAMI F.PAN MENGINGATKAN KEMBALI KEPADA PIHAK PEMERINTAH DAERAH APABILA ADANYA KEBIJAKAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK 3, PERLU DIPERHATIKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU YAITU APABILA TERDAPAT HAL-HAL YANG SEHARUSNYA MELIBATKAN DPRD, MOHON ADANYA PEMBERITAHUAN/PERSETUJUAN LEMBAGA. HAL INI AGAR BUPATI DAPAT UNTUK MENGINDAHKANNYA. 5. BERKAITAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PASAR-PASAR DAN TERMINAL-TERMINAL YANG TELAH MENJADI KOMITMENT BERSAMA AGAR PEMERINTAH DAERAH SEGERA MEMBUAT LANGKAH-LANGKAH KONKRIT YANG DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN. MELIHAT KONDISI PADA SAAT INI TINGKAT KEMACETAN KENDARAAN HAMPIR DI SELURUH PUSAT KEGIATAN DAN EKONOMI DI PURWAKARTA SERING DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT. 6. SEKTOR PENDIDIKAN, PEMERINTAH DAERAH UNTUK DAPAT MENGUPAYAKAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN YANG ADA ATAS PAKAIAN SERAGAM ANAK DIDIK SEHINGGA ADANYA KESERAGAMAN SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU . HAL INI KAMI USULKAN AGAR UNTUK MENGURANGI PERKELAHIAN ANTAR PELAJAR YANG SEDANG MARAK DAN SERING TERJADI AKHIR-AKHIR INI DI KABUPATEN PURWAKARTA. DAN PERLU ADANYA PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP KEBIJAKAN YANG KIRANYA MEMBEBANI ORANG TUA MURID DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN/SEKOLAH. 7. DENGAN TERJADINYA TEMUAN-TEMUAN BPK YANG TELAH MENJADI PERHATIAN KITA SEMUA MAKA F.PAN MENGHIMBAU AGAR HASIL TEMUAN BPK TERSEBUT UNTUK SEGERA ADA SOLUSI DAN PENYELESAIANNYA ATAS TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN YANG SEBELUMNYA. 8. BERKAITAN PENANGANAN BENCANA ALAM, KAMI F.PAN MENEGASKAN KEMBALI AGAR DAPAT DITANGANI DAN DIANTISIPASI DAMPAK NEGATIF DARI BENCANA ITU SENDIRI, KARENA HINGGA SAAT INI PENGALOKASIAN ANGGARAN DAN PENANGANAN KORBAN MAUPUN LINGKUNGAN YANG TERKENA BENCANA BELUM OPTIMAL. DEMIKIAN PENDAPAT AKHIR F.PAN DAN OLEH KARENA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA, PADA SIDANG PARIPURNA HARI INI KITA AKAN MENYETUJUI TENTANG RAPERDA APBD HASIL PEMBAHASAN BERSAMA, MAKA KAMI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL SECARA UMUM DAPAT MENYETUJUI RAPERDA APBD ANGGARAN TH 2011 TERSEBUT DAN SEGERA DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR UNTUK MENDAPATKAN EVALUASI. TIDAK LUPA SEBELUM KAMI AKHIRI PENDAPAT INI , KAMI F.PAN MENGUCAPKAN “SELAMAT TAHUN BARU ISLAM 1432 H” SEMOGA PERJALANAN KITA DALAM MEMBANGUN PURWAKARTA YANG WIBAWA KARTA RAHARJA KEDEPAN MENDAPATKAN RIDHO DAN MAGHFIROH ALLAH SWT. TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN PARA HADIRIN SIDANG PARIPURNA DAN MOHON MAAF ATAS KEKHILAFAN BILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH, FISSABILIHAQ FASTABIQUL KHOEROT, WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB. PURWAKARTA, 03 DESEMBER 2010 FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL Ketua : Asep Amidin, SE …………………... Wakil ketua : Ragil Sukamto …………………... Sekretaris : Hari Kristiawan, AMd …………………... Anggota : Dadang Sudirman, SE. MM …………………... PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010 PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA <span>TANGGAL 24 AGUSTUS 2010</span> BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB. YANG TERHORMAT PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA YANG TERHORMAT SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA YANG TERHORMAT UNSUR MUSPIDA KABUPATEN PURWAKARTA YANG TERHORMAT PARA KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PIMPINAN ORGANISASI SOSIAL POLITIK KETUA KPU DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA PIMPINAN ORGANISASI KEPEMUDAAN, KEMAHASISWAAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, INSAN PERS DAN SELURUH HADIRIN YANG BERBAHAGIA PUJI DAN SYUKUR MARI KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, ZAT YANG MAHA BERKEHENDAK LAGI MAHA BERKUASA, YANG TELAH MENCIPTAKAN ALAM SEMESTA RAYA INI, SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA TETAP TERCURAH KEPADA JUNJUNGAN KITA SEMUA, NABI MUHAMMAD SAW, KEPADA PARA KELUARGANYA, PARA SAHABAT-SAHABATNYA DAN KEPADA KITA SELAKU UMATNYA SAMPAI AKHIR JAMAN. AMIN. SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, RAPAT MALAM HARI INI, MENGINGATKAN KEPADA KITA SEMUA UNTUK MEMAHAMI SEPENUHNYA AMANAT UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 PASAL 25 SAMPAI DENGAN 28 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN KEWENANGAN YANG SUDAH NYATA-NYATA DIATUR KONSTITUSIONAL. ARTINYA KEDEPAN TUGAS DAN KEWENANGAN SEORANG WAKIL BUPATI HARUS SESUAI AMANAT UU TERSEBUT, JADI TIDAK HANYA MEWAKILI PADA RAPAT-RAPAT SAJA, TETAPI JUGA TURUT SERTA MENJADI PENENTU KEBIJAKAN SESUAI KEWENANGAN UU KARENA YANG KITA LIHAT SAAT INI HAL TERSEBUT TIDAK BERJALAN. HADIRIN TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA, DALAM KESEMPATAN SIDANG PARIPURNA INI, KAMI FRAKSI PAN TERLEBIH DAHULU MENGUCAPKAN “SELAMAT MENJALANKAN IBADAH SHAUM DI BULAN RAMADHAN INI, SEMOGA ALLAH SWT MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN KEKUATAN KEPADA KITA SEMUA, SERTA KITA SEMUA SELALU ADA DALAM KERIDHOANNYA. MARHABAN YA RAMADHAN, RAMADHAN MUBAROK, RAMADHAN KARIM”. SELANJUTNYA KAMI INGIN MENYAMPAIKAN BEBERAPA HAL DALAM PEMANDANGAN UMUM INI SEBAGA BAHAN MASUKAN BAGI SDR BUPATI DAN TAPD, JUGA BEBERAPA PERTANYAAN YANG MESTI DIJAWAB OLEH PEMDA GUNA PEMBAHASAN LEBIH LANJUT DALAM RAPAT-RAPAT DPRD BERIKUTNYA MENGENAI RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2010 INI. <span>PERTAMA, SOAL PENDAPATAN </span> KAMI FRAKSI PAN MEMAKLUMI BETAPA SULITNYA PEMDA UNTUK MENGGALANG DAN MENGGALI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN, BAIK YANG BERASAL DARI DANA PERIMBANGAN, DANA-DANA DARI PROPINSI, APALAGI UNTUK MENINGKATKAN PAD DENGAN BERBAGAI MACAM ALASAN-ALASANNYA YANG SERING KITA DENGAR DARI PEMDA. NAMUN SEMUA ITU TIDAK BOLEH MENJADIKAN PATAH ARANG UNTUK SDR. BUPATI DAN SELURUH JAJARANNYA UNTUK TERUS MELAKUKAN UPAYA-UPAYA CERDAS DAN KREATIF GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN TERSEBUT, OLEH KARENA ITU FRAKSI PAN MEMANDANG SOAL PENDAPATAN SEBAGAI BERIKUT :
<span>KEDUA, SOAL BELANJA</span>
KALAU SEKIRANYA BERDASARKAN KAJIAN, TIDAK MUNGKIN DAPAT DILAKSANAKAN MAKA PROYEK FISIK INI MOHON DIPERTIMBANGKAN, KARENA KALAU KITA LIHAT DARI DATA REALISASI APBD MURNI SERAPANNYA MASIH RELATIF KECIL.
FRAKSI PAN MEMANDANG MASIH ADANYA KETIMPANGAN PROPORSI ANGGARAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN, KAMI PARA ANGGOTA DEWAN SEBAGAI REPRESENTASI RAKYAT DISETIAP DAERAH PEMILIHAN, MEMANDANG MASIH TERJADINYA POLARISASI ANGGARAN YANG KURANG ADIL MENURUT SEBARAN DAERAH PEMILIHAN. KAMI MEMANDANG RUANG ALOKASI ANGGARAN PER DAERAH PEMILIHAN HARUS DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIAKOMODASI SEBAGAIMANA YANG TELAH TERJADI DITINGKAT PUSAT DAN PROPINSI YANG SUDAH MENGACU KE DAERAH PEMILIHAN, JUGA SEBAGAIMANA AMANAT UNDANG-UNDANG BAHWA ANGGOTA DEWAN DISUMPAH UNTUK MEMPERJUANGKAN ASPIRASI MASYARAKAT YANG DIWAKILINYA. SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, <span>KETIGA, SOAL PEMBIAYAAN</span> FRAKSI PAN BERPANDANGAN, DALAM PERUBAHAN APBD INI MOHON DIPERTIMBANGKAN AGAR RENCANA PENGELUARAN-PENGELUARAN PEMBIAYAAN TIDAK MESTI DILAKSANAKAN SAAT INI. MENGAPA DEMIKIAN ? KARENA KITA MENGALAMI PENURUNAN PENDAPATAN, KEMUDIAN BANYAK URUSAN-URUSAN WAJIB YANG MESTI KITA KERJAKAN YANG MASIH MEMBUTUHKAN ANGGARAN YANG CUKUP BESAR, SEPERTII UNTUK <span>MENJAWAB KELUHAN MASYARAKAT YANG HARUS MEMBELI OBAT KELUAR</span><span> BILA SEDANG DIRAWAT DI RUMAH SAKITT BAYU ASIH</span> DAN SEBAGAINYA-SEBAGAINYA. <span>KEEMPAT, HAL-HAL PENTING LAINNYA</span>
SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA, YANG TERAKHIR KAMI FRAKSI PAN MERASA PRIHATIN DENGAN SERING TERJADINYA BENCANA DIMANA-MANA, BAIK BENCANA ALAM ATAUPUN BENCANA-BENCANA YANG DIAKIBATKAN OLEH ULAH MANUSIA. BANYAK SAUDARA-SAUDARA KITA YANG TERKENA BENCANA, PASCA BENCANA INI MASIH MEMBUTUHKAN PERHATIAN DARI PEMERINTAH, SEPERTI YANG TERJADI DI CIKAO BANDUNG ATAUPUN DAERAH LAINNYA. KEMUDIAN, SAAT INI TELAH DITEMUKANNYA KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DIAKIBATKAN OLEH ULAH SESEORANG YANG KURANG BERTANGGUNGJAWAB, DENGAN AKTIFITAS GALIAN YANG TERJADI DIWILAYAH DESA CIKUMPAY, TELAH TERJADI KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA SEDIMENTASI DAN PENYEMPITAN SUNGAI CIHERANG. SEHINGGA MENGAKIBATKAN TERJADINYA BENCANA BANJIR BAGI AREAL PERSAWAHAN YANG ADA DIWILAYAH CIBUNGUR DAN CIMAHI. BANYAK KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PARA PETANI. OLEH KARENA ITU, PANDANGAN HARUS DIMAKNAI SEBAGAI SUPPORT KAMI DAN DIJADIKAN LANDASAN BERTINDAK AGAR SAUDARA BUPATI MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH TEGAS BAGI SIAPA SAJA PERUSAK LINGKUNGAN. KAMI FRAKSI PAN MENYAMPAIKAN APRESIASI KEPADA ASDA I, DINAS BINA MARGA, DINAS CIPTA KARYA, DINAS ESDM, BADAN LINGKUNGAN HIDUP, SATPOL PP, DAN BPMPTSP YANG LANGSUNG TURUN TANGAN KE LAPANGAN UNTUK MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH BERIKUTNYA. FRAKSI PAN MENGUSULKAN SOLUSI KEDEPAN YAITU, KEMBALIKAN KONDISI SUNGAI SEPERTI SEMULA DENGAN UPAYA PENGERUKAN, DAN PEMBUATAN TANGGUL UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN PARA PETANI. HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DEMIKIANLAH PANDANGAN UMUM FRAKSI PAN. SEMOGA SEMUA INI MENJADI BAHAN INTROSPEKSI DAN BAHAN KAJIAN DALAM RAPAT-RAPAT PEMBAHASAN ANGGARAN BERIKUTNYA. “TIADA YANG KU INGINKAN KECUALI PERBAIKAN SEJAUH SAYA BERKEMAMPUAN DAN TIADA KEBERHASILAN KECUALI SEIJIN ALLAH” WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB. PURWAKARTA, 24 AGUSTUS 2010FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONALDPRD KABUPATEN PURWAKARTA Asep Amidin, SE Ragil Sukamto Hari Kristiawan, AMd Dadang Sudirman, SE. MM ditanda tangani RPJMD DILAPORKAN KE GUBERNUR Purwakarta(SI) – Protokol Gerakan Bersama Mahasiswa Purwakarta (PGBMP) kemarin melaporkan polemik rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. PGBMP menilai perlu campur tangan pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat untuk mengatasi masalah ketatanegaraan yang terjadi di Purwakarta.Sebab,hasil audiensi dengan Pemkab Purwakarta pada Senin (30/11) dianggap membingungkan. Pemkab Purwakarta menyatakan landasan yuridis RPJMD diperbolehkan menggunakan peraturan bupati (perbup) maupun peraturan daerah (perda). Ini didasari adanya dua undang-undang yang juga mengatur persoalan sama yakni UU No32/2004 dan UU No25/2004. Koordinator Umum PGBMP Asep Saepudin mengatakan, tujuan melaporkan RPJMD kepada Gubernur agar Pemprov Jabar memahami pelanggaran ketatanegaraan di Purwakarta. DPRD DESAK PAM JAYA TUNTASKAN PAJAKMeski berdalih adanya standar ganda menyusul dua undang-undang mengatur persoalan tersebut, pada dasarnya sudah jelas landasan yuridis RPJMD sebagai blue print pembangunan berpijak pada UU No32/2004. ”Anehnya, saat gonjang-ganjing RPJMD, mendadak pemkab mengusulkan rancangan perda kepada DPRD.Logikanya kalau pemkab meyakini RPJMD diatur perbup sesuai dengan regulasi, tidak mungkin melakukan itu. Kami menyimpulkan pemkab menyadari konsep pembangunan itu cacat hukum,” beber Saepudin. Dia berharap Gubernur mengeluarkan sikap terkait RPJMD Kabupaten Purwakarta.Sebab,dasarnya sudah jelas yakni UU No32/2004 yang dijabarkan melalui PP No8/ 2008 dan Perda No16/2008 yang mengamanatkan RPJMD harus diatur perda. Kabag Hukum Setda Pemkab Purwakarta Muhammad Rivai menilai langkah para mahasiswa menemui Gubernur merupakan hal positif. Persoalan yang terjadi adalah dipetakonflikkan oleh undangundang. Adanya RPJMD diatur perbup sudah benar karena rujukannya jelas pada undang-undang.” Kami sebenarnya sudah menyiapkan Raperda RPJMD sebagaimana masukan dari Gubernur dan mahasiswa. Kalau ditanya yang berlaku saat ini perbup, ya masih berlaku,”ungkapnya. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta Asep Saepudin Saeful Millah menyesalkan pernyataan pemkab berkenaan bolehnya menggunakan perbup maupun perda sebagai landasan yuridis RPJMD.Padahal,dalam persoalan itu harus ada kepastian hukum mengenai konsep pembangunan. Sementara,Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kabupaten Purwakarta Asep Amidin menjelaskan, saat awal perumusan RPJMD 2008 sempat terjadi kebingungan tentang landasan yuridis sehingga pihaknya berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Upaya konsultasi ini merupakan bentuk tanggung jawab DPRD periode 2004-2009 dalam mengatasi kebingungan payung hukum. Ketika berkonsultasi ke Depdagri dan Bappenas, kedua instansi ini sama-sama mempertahankan prinsipnya. Karena itu, dibuat kesimpulan baik perda maupun perbup tidak menjadi masalah. ”Kedua payung hukum itu legal. Kami berpijak pada UU No25/ 2004 sebagai lex specialis, artinya mengatur lebih khusus tentang masalah rencana pembangunan,” kata Amidin. Selain itu,dalam UU No17/2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional juga mengamanatkan RPJMD diatur peraturan kepala daerah. Berarti ada dua undang-undang yang menjadi acuan sehingga persoalan ini tidak bisa divonis ilegal atau pelanggaran. Politisi dari Fraksi PAN ini menambahkan, meski demikian pihaknya tetap mengakomodasi setiap masukan kepada DPRD. Salah satunya menjadikan raperda RPJMD sebagai Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2010. ”Kami tetap menilai persoalan yang terjadi bukan pelanggaran.Apalagi dasarnya cukup kuat, diatur oleh dua undang-undang yang mengamanatkan RPJMD bisa oleh perbup,”ujarnya. (asep supiandi) PURWAKARTA, (PR).- Komisi II DPRD Purwakarta kembali mendesak Perusahaan Air Minum DKI Jaya (PAM Jaya) agar segera menuntaskan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dari tahun 2004-2008 sebesar Rp 25 miliar. Dari nilai itu, Rp 17 miliar menjadi hak Pemkab Purwakarta. "Masalah tunggakan pajak air permukaan ini selalu menemui jalan buntu karena PAM Jaya selalu berdalih bahwa mereka tidak menggunakan air baku dari PJTII," ujar anggota Komisi II DPRD Purwakarta, Asep Amidin, kepada "PR", Minggu (9/5). Menurut dia, saat permasalahan tunggakan pajak air itu mengemuka, pihaknya pernah mengusulkan kepada PJT II agar menghentikan pasokan air baku ke wilayah DKI Jaya karena PAM Jaya tidak mengakui menggunakan air baku dari PJT II. Ternyata mereka (PAM Jaya) kini merasakan dan mengakui pasokan air baku terbesar bagi pengolahan air bersihnya menggunakan air dari PJT II," kata Asep. Ia mengakui, meski PAM DKI Jaya bersikukuh tidakakan tunduk pada Perda Jabar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, pihaknya akan kembali mendesak Pemprov Jabar ataupun Pemkab Purwakarta agar menuntaskan persoalan itu. Di Bekasi Sementara itu, di Kab. Bekasi, warga Perumahan Tanian Sentosa, Desa Sukamadi, Kecamatan Cikarang Selatan, mengancam akan melaporkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bekasi ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Mereka mengaku ke-cewa karena pasokan air bersih terhenti sejak tiga hari terakhir. "Di perumahan ini ada 5.000 jiwa. Bagaimana kalau kami tak punya air bersih. Terpaksa harus membeli air isi ulang," ucap salah seorang warga, Anto (34), Minggu (9/5). Direktur Utama PDAM Bekasi Wahyu Prihartono mengatakan, sejak mendapat laporan ada kerusakan pipa di wilayah Cikarang Selatan, pihaknya langsung melakukan perbaikan. Tetapi kan butuh proses waktu," tuturnya. (A-86/A-186)*" Tunggakan Rp.25 Miliar : Waduk Jatiluhur Tagih PAM DKI JakartaMinggu, 9 Mei 2010 - 17:42 WIB PURWAKARTA (Pos Kota) – Komisi II DPRD Purwakarta kembali membicarakan tunggakan PAM DKI Jaya yang belum menuntaskan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dari tahun 2004-2008 sebesar Rp 25 miliar (Rp 17 miliar menjadi hak Pemkab Purwakarta).Ini kembali mengemuka menyusul terjadinya krisis air bersih di wilayah DKI Jakarta. Adanya krisis air di DKI Jaya selama beberapa hari lalu sebagai bukti PAM Jaya menggunakan air baku dari PJT II Jatiluhur yang selama ini PAM Jaya menepisnya bahwa mereka perusahaan air yang dikelola Pemprov DKI Jakarta itu tidak menggunakan air baku dari PJT II. Mudah-mudahan dengan adanya krisis air di DKI Jakarta dapat diambil hikmahnya. Pasalnya, masalah tunggakan pajak air permukaan ini selalu menemui jalan buntu karena PAM Jaya selalu berdalih bahwa mereka tidak menggunakan air baku dari PJT II, tegas anggota Komisi II DPRD Purwakarta, Asep Amidin, Minggu (9/5) siang. Asep mengatakan,saat permasalahan tunggakan pajak air permukaan itu mengemuka, Komisi II DPRD Purwakarta pernah mengusulkan kepada PJT II untuk menghentikan pasokan air baku ke wilayah DKI Jaya karena PAM Jaya tidak mengakui menggunakan air baku dari PJT II. Ternyata PAM Jaya merasakan dan mengakui bahwa pasokan air baku terbesar bagi pengolahan air bersih di Jakarta menggunakan air dari Waduk Jatiluhur, ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Asep menambahkan, meski PAM DKI Jaya bersikukuh tidak akan tunduk ke Perda Jabar nomor 6 tahun 2001 tentang pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, lembaganya akan kembali mendesak Pemprov Jabar maupun Pemkab Purwakarta untuk segera menuntaskan persoalan tunggakan pajak air permukaan PAM Jaya dari tahun 2004-2008 sebesar kurang lebih Rp 25 miliar (Rp 17 miliar menjadi hak Pemkab Purwakarta) yang hingga sekarang belum diselesaikan. Terkait penyelesaian hal tersebut, diakui Asep, Komisi II DPRD Purwakarta pernah melakukan audiensi masalah tunggakan pajak air permukaan ini kepada DPRD Provinsi Jabar. Dalam audiensi itu, Komisi II DPRD Purwakarta meminta DPRD Jabar untuk memperjuangkan masalah tunggakan pajak air permukaan ini kepada Pemda DKI Jaya. Pasalnya, bagian hasil dari pajak air permukaan itu sebesar Rp 17 miliar akan masuk kedalam kas daerah Pemkab Purwakarta yang sudah barang tentu akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, misalnya untuk pembangunan dan lainnya. Keterangan dihimpun Pos Kota menyebutkan,sikap PAM Jaya menolak pungutan pajak pemanfaatan air permukaan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, karena PAM Jaya hanya tunduk terhadap aturan yang berada di lingkup wilayah DKI Jakarta dan Undang- Undang No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Tagihan pajak air permukaan muncul, setelah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Perda No. 6 tahun 2001 tentang pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air pemukaan. Berdasarkan perda tersebut, sesuai tafsiran, PAM Jaya wajib membayar pajak yang besarannya 10% dari perolehan air atau setara dengan Rp 10/m3. Akibat belum dibayarkannya pajak tersebut, PAM Jaya dinilai telah berutang Rp 25 miliar kepada Pemprov Jabar terhitung sejak 2002. Sesuai perda itu, perolehan pajak tersebut, Pemprov Jabar akan berbagi dengan Pemkab Purwakarta. Sharing (bagi hasil) dengan perbandingan 30 : 70. Sebagaimana diketahui, warga Jakarta mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Dalam sepekan terakhir, pasokan air dari dua operator, PT Palyja dan PT Aetra tak layak konsumsi karena keruh dan berbau. Krisis air bersih ini disebabkan berkurangnya pasokan air baku ke kedua operator PAM yang diduga akibat perbaikan pompa air baku oleh Perum Jasa Tirta (PJT). Dirut PJT II Jatiluhur, Djendam Gurusinga membantah krisis air yang terjadi selama sepekan di Jakarta akibat pintu air dibendungan Curug, Karawang, diperbaiki. Bukan diperbaiki, tetapi memang kami tengah melakukan pengerukan lumpur dan sampah yang dibawa banjir beberapa waktu lalu, sergahnya. Namun demikian, kata Djendam, pengerukan lumpur dan sampah sudah selesai, sehingga ia menjamin tidak akan terjadi lagi krisis air di Jakarta. Sekarang sudah normal lagi dengan pasokan air rata rata 44 meter kubik/detik, pungkasnya. (dadan/dms)  |
| Kamis, 24 Desember 2009 14:51 | |||||||||||||||||||||
PRO3RRI - Purwakarta:: DPRD Kab. Purwakarta baru menyelesaikan dua rancangan peraturan daerah atau raperda dari 12 raperda yang ada. Sementara itu para wakil rakyat tersebut harus berpacu dengan waktu, untuk menyelesaikan 12 raperda yang harus sudah rampung sebelum pergantian akhir tahun. Dua raperda yang sudah selesai dibahas pada rapat gabungan komisi, masing - masing raperda tentang administrasi kependudukan dan raperda tentang perlindungan tumbuhan dan satwa, hal tersebut dikatakan ketua badan legislasi kab. Purwakarta Asep Amidin. Menurutnya, ada 3 raperda yang harus selesai pada akhir bulan Desember 2009, yaitu raperda perindustrian tentang pengelolaan limbah cair serta raperda pelayanan dasar kesehatan. Raperda tersebut diharapkan terselesaikan tepat waktu, sehingga dapat diambil keputusannya pada paripurna nanti. Sementara itu raperda yang hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan yaitu retrebusi perikanan, penyertaan modal PDAM dan perda tengan pembentukan skretariat Kopri. Asep Amidin mengakui, jika keterlambatan pembahasan 12 raperda, karena para anggota dewan lebih mengutamakan kualitas hasil produk yang dikeluarkan, sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Purwakarta tanpa menimbulkan kesalahan sekecil apapun. Asep Amidin optimis, raperda yang lainnya akan selesai sebelum tahun 2010, meski dalam pembahasan raperda selalu terjadi perdebatan. (Esa Wicaksono/ az) |
Purwakarta perlu Perda Kos-kosan
Senin, 07 Desember 2009
PURWAKARTA, RAKA - Pemerintah Purwakarta didesak agar merancang peraturan daerah (Perda) kos-kosan untuk melindungi usaha rumah tinggal sementara itu dari kemaksiatan. Terlebih, saat ini beredar informasi bahwa para pelaku bisnis esek-esek tersebut mulai beralih ke rumah kos sebagai ajang transaksi usahanya.
Desakan adanya Perda Kos-kosan itu mengalir dari berbagai kalangan, seperti pemerhati sosial diantaranya. Menurut kalangan ini perluhnya kebijakan ini untuk mempertegas adanya sanksi jika indikasi tempat kos-kosan digunakan sebagai kegiatan maksiat. "Dalam Perda itu nantinya bisa diatur bagi pemilik pemondokan atau kos-kosan harus mengurus izin menyewakan kamar, dengan kategori kos-kosan yang memiliki tempat minimal tiga kamar atau enam rumah kos.
Dan substansinya mengarah untuk meminimalisir kultur negatif seperti seks bebas, "kata Arifin (30) pemerhati sosial lokal, di Purwakarta, kepada RAKA, kemarin. Arifin menambahkan, usulan pembuatan Perda Kos Kosan tersebut perlu diluncurkan setelah lolos proses kajian dari OPD terkait. "Mekanismenya tentu harus diatur terlebih dahulu oleh OPD terkait semisal dari hal sangsi sampai tata aturan yang akan diberlakukan nantinya," katanya.
Kadiv Humas LSM Triloka Purwakarta, Eyang, mengutarakan hal senada. Menurutnya, Perda tersebut akan menguntungkan penghuni dan pemilik rumah pemondokan. Penghuni akan merasa aman dan pemilik kos-kosan juga bisa mendapatkan jaminan sekaligus keuntungan yang meningkat. "Perda itu akan membuat penghuni kos-kosan terhindar dari free sex, sekaligus ada jaminan keamanan dari bentuk tindakan amoral,"ujarnya.
Ditambahkan dia, sesuai dengan latar belakang usulan perda kos-kosan terutama sebagai upaya menertibkan para penghuni kos. Diharapkan kemudian, prosesnya juga tidak menjadi orientasi profit. Artinya, kalaupun usulan ini dapat dilangsungkan dan agar berjalan masksimal perda tersebut harus berlaku tanpa biaya. "Agar hal ini dapat berjalan secara maksimal (dipatuhi) sesuai latar belakangnya, maka diusulkan agar prosesnya sendiri nantinya tidak berorientasi profit," kata Eyang. Keduanya berpendapat, usulan perda tersebut dapat diaplikasikan dari aspek perizinan sampai dengan pemberian sanksi.
Teknisnya, perda dapat dijalankan dengan melakukan pendataan dan pemberian label pada pemondokan/kos kosan. Dihubungi terpisah, Ketua Badan Legislasi DPRD Purwakarta, Asep Amidin, menyatakan dukungannya akan adanya usulan perda kos-kosan. Bahkan usulan itu selaras dengan UU no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi, bahwa rumah kost juga akan dikenakan biaya retribusi dengan ketentuan lebih dari 10 unit.
Hanya saja, belum adanya payung hukum berupa peraturan daerah (perda) sebagai implementasi dari undang-undang tersebut menjadi kendala yang selama ini dialami. Padahal dalam perda tersebut bisa saja diatur regulasi mulai dari pendirian kos-kostan, pembinaan, pengawasan termasuk sanksi. Dengan demikian, kata Asep usulan itu pun bisa saja dimasukan dalam prolegda 2010 nanti. "Sehingga usulan juga, bisa diusulkan oleh pemda atau inisiatif dewan, "tegas Asep.
