Kamis, 15 Oktober 2009
Empat Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta Akhirnya Terbentuk
PURWAKARTA, RAKA - Setelah melewati perjalanan yang cukup lama dan alot, empat komisi akhirnya terbentuk di DPRD Kabupaten Purwakarta untuk periode 2009 – 2014. Pembentukan komisi-komisi di DPRD Purwakarta itu disepakati dalam Rapat paripurna Pembentukan Komisi DPRD Purwakarta, Rabu (14/10) petang.
Dalam press rilisnya pengumuman pembentukan komisi itu, H. Komarudin SH.MH dari Partai Golongan Karya (Golkar) menduduki posisi Komisi I Bidang Pemerintahan dan Perundang-undangan, di Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan ketua dipercayakan pada Haerul Amin dari Partai Demokrat, Komisi III Bidang Pembangunan dipercayakan pada H. Ujang Kardiwan dari Partai Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Perjuangan.
Sementara Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat diketuai Neng Supartini dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Selain itu, rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kab Purwakarta Ucok Ujang Wardi juga sekaligus mengumumkan pembentukan Badan Musyawarah, Badan Legislasi dan Badan Anggaran DPRD Kab Purwakarta.
Diantaranya yakni Pimpinan Legislasi dipimpin Asep Amidin dari partai Amanat Nasional (PAN) dan Pimpinan badan Kehormatan dipercayakan Drs H Thoha Maksum dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pembentukan Komisi-Komisi di DPRD Kab Purwakarta yang didominasi partai-partai penguasa, disikapi datar Partai Amanat Nasional (PAN). Asep Amidin yang juga sebagai Ketua Fraksi PAN yang ikut dalam rapat pembentukan komisi mengatakan, fraksinya tidak keberatan dengan keputusan rapat itu.
Menurut dia, politik itu memang kekuasaan, sehingga perebutan adalah hal yang lumrah. "Dominasi mayoritas itulah yang terjadi. Wajar kalau yang sekarang berkuasa di DPRD Purwakarta dari partai-partai besar,"katanya saat dihubungi RAKA, kemarin. Meskipun demikian, jelas dia dalam hal pengawasan fraksinya menyatakan akan tetap konsisten terus melakukan pemantauan atas kebijakan yang nantinya akan di ambil pihak ekskeutif. Bahkan pengawasan dewan itu tidak hanya dilakukan oleh komisi-komisi melainkan pengawasan juga bisa dilakukan oleh legislasi dan anggaran.
"Saat ini saya sendiri yang merupakan salah satu kader dari Fraksi PAN, menduduki jabatan sebagai ketua legislasi. Dalam pengawasan fraksi kami pun akan tetap komitmen dan berperan aktif menjalankan fungsi pengawasan, sekalipun tidak mendapatkan jatah menduduki jabatan ketua komisi, "tambahnya. Dihubungi terpisah, Pengamat politik Lokal Darius Hutagalung mengatakan sesuai rapat pimpinan fraksi-fraksi yang dilakukan Selasa (13/10) malam sebenarnya pemunculan nama ketua dari pembetukan tiap-tiap komisi sudah memunculkan nama yang akan diumumkan itu.
Menurutnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang seharusnya bisa dimunculkan sebagai partai poros tengah ternyata harus tersingkirkan dengan kebesaran nama partai penguasa. "Tapi kami harap DPRD Purwakarta kedepan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Jangan sampai dominasi partai penguasa menduduki jabatan di tiap komisi malah mengendurkan fungsinya sebagai pengawas,"ujar Darius. (ton)
Dalam press rilisnya pengumuman pembentukan komisi itu, H. Komarudin SH.MH dari Partai Golongan Karya (Golkar) menduduki posisi Komisi I Bidang Pemerintahan dan Perundang-undangan, di Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan ketua dipercayakan pada Haerul Amin dari Partai Demokrat, Komisi III Bidang Pembangunan dipercayakan pada H. Ujang Kardiwan dari Partai Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Perjuangan.
Sementara Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat diketuai Neng Supartini dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Selain itu, rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kab Purwakarta Ucok Ujang Wardi juga sekaligus mengumumkan pembentukan Badan Musyawarah, Badan Legislasi dan Badan Anggaran DPRD Kab Purwakarta.
Diantaranya yakni Pimpinan Legislasi dipimpin Asep Amidin dari partai Amanat Nasional (PAN) dan Pimpinan badan Kehormatan dipercayakan Drs H Thoha Maksum dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pembentukan Komisi-Komisi di DPRD Kab Purwakarta yang didominasi partai-partai penguasa, disikapi datar Partai Amanat Nasional (PAN). Asep Amidin yang juga sebagai Ketua Fraksi PAN yang ikut dalam rapat pembentukan komisi mengatakan, fraksinya tidak keberatan dengan keputusan rapat itu.
Menurut dia, politik itu memang kekuasaan, sehingga perebutan adalah hal yang lumrah. "Dominasi mayoritas itulah yang terjadi. Wajar kalau yang sekarang berkuasa di DPRD Purwakarta dari partai-partai besar,"katanya saat dihubungi RAKA, kemarin. Meskipun demikian, jelas dia dalam hal pengawasan fraksinya menyatakan akan tetap konsisten terus melakukan pemantauan atas kebijakan yang nantinya akan di ambil pihak ekskeutif. Bahkan pengawasan dewan itu tidak hanya dilakukan oleh komisi-komisi melainkan pengawasan juga bisa dilakukan oleh legislasi dan anggaran.
"Saat ini saya sendiri yang merupakan salah satu kader dari Fraksi PAN, menduduki jabatan sebagai ketua legislasi. Dalam pengawasan fraksi kami pun akan tetap komitmen dan berperan aktif menjalankan fungsi pengawasan, sekalipun tidak mendapatkan jatah menduduki jabatan ketua komisi, "tambahnya. Dihubungi terpisah, Pengamat politik Lokal Darius Hutagalung mengatakan sesuai rapat pimpinan fraksi-fraksi yang dilakukan Selasa (13/10) malam sebenarnya pemunculan nama ketua dari pembetukan tiap-tiap komisi sudah memunculkan nama yang akan diumumkan itu.
Menurutnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang seharusnya bisa dimunculkan sebagai partai poros tengah ternyata harus tersingkirkan dengan kebesaran nama partai penguasa. "Tapi kami harap DPRD Purwakarta kedepan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Jangan sampai dominasi partai penguasa menduduki jabatan di tiap komisi malah mengendurkan fungsinya sebagai pengawas,"ujar Darius. (ton)
