PENDAPAT
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP
RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2011
PADA
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
TANGGAL 2 Desember 2010
BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM
ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.
YANG TERHORMAT PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
YANG TERHORMAT SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA
YANG TERHORMAT UNSUR MUSPIDA KABUPATEN PURWAKARTA
YANG TERHORMAT PARA KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PIMPINAN ORGANISASI SOSIAL POLITIK
KETUA KPU DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PIMPINAN ORGANISASI MASYARAKAT, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, INSAN PERS DAN SELURUH HADIRIN YANG BERBAHAGIA
PUJI DAN SYUKUR MARI KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, ZAT YANG MAHA BERKEHENDAK LAGI MAHA BERKUASA, YANG TELAH MENCIPTAKAN ALAM SEMESTA RAYA INI, JUGA YANG TELAH MEMPERTEMUKAN KITA SEMUA PADA MALAM HARI INI DALAM RANGKA RAPAT PARIPURNA TENTANG PERSETUJUAN RAPERDA APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2011 DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT.
SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA TETAP TERCURAH KEPADA JUNJUNGAN KITA SEMUA, NABI MUHAMMAD SAW, KEPADA PARA KELUARGANYA, PARA SAHABAT-SAHABATNYA DAN KEPADA KITA SELAKU UMATNYA SAMPAI AKHIR JAMAN. AMIN.
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,
KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH, KARENA PADA KESEMPATAN YANG MULIA INI KAMI DARI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DIBERIKAN KESEMPATAN DAN WAKTU UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI GUNA MENYIKAPI RAPERDA APBD TAHUN 2011 KABUPATEN PURWAKARTA DIMAKSUD.
HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG BERBAHAGIA,
SETELAH MENYIMAK DAN MEMPELAJARI ISI DARI RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2011 MAKA KAMI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL PERLU MENYAMPAIKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT :
I. BERKENAAN DENGAN PENDAPATAN DAERAH
TERJADINYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI TAHUN 2010 SEBESAR 70 MILYAR MENJADI 91 MILYAR DI TAHUN ANGGARAN 2011 MERUPAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SANGAT SIGNIFIKAN, HAL INI ADALAH SEBAGAI AKIBAT DARI SISTEMATIKA PERATURAN PERUNDANGAN YANG MEMBERIKAN SEBAGIAN KEWENANGAN PUSAT KEPADA DAERAH, AKAN TETAPI TERLEPAS DARIPADA MEKANISME TERSEBUT, HAL INI HARUS MAMPU DIMAKNAI OLEH PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI MOTIVASI UNTUK TETAP TERUS BERUSAHA SEMAKSIMAL MUNGKIN MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAHNYA SESUAI POTENSI YANG DIMILIKI. KARENA KAMI MASIH MELIHAT TERDAPAT BERBAGAI SEKTOR YANG BELUM TERKELOLA DAN TER-EKSPLORASI SECARA MAKSIMAL. SEBAGAI SALAH SATU CONTOH ADALAH PENINGKATAN STATUS RSUD BAYU ASIH MENJADI BADAN LAYANAN USAHA DAERAH (BLUD), DAN AGAR PEMERINTAH DAERAH SEGERA MENYESUAIKAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA NYA SESUAI UNDANG UNDANG 44 TH 2009 TENTANG RUMAH SAKIT.
SELAIN ITU, MEMPERHATIKAN PADA ALOKASI DANA PERIMBANGAN YANG MENUNJUKKAN PENURUNAN SIGNIFIKAN YAITU PADA POS DAK. HAL INI KAMI F.PAN SANGAT MEMPRIHATINKAN DENGAN TERJADINYA HAL TERSEBUT, INI DIKARENAKAN SAUDARA BUPATI KURANG MENGANTISIPASI DAN TIDAK OPTIMAL DALAM MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT.
II. BERKENAAN DENGAN BELANJA DAERAH
KAMI F.PAN MENYAMPAIKAN APRESIASI TERHADAP SAUDARA BUPATI ATAS KEBIJAKAN INSPRASTRUKTUR, KELANSUNGAN PEMBANGUNAN JALAN-JALAN DAN JEMBATAN SERTA PENATAAN KOTA. NAMUN KAMI BERHARAP AGAR INSPRASTRUKTUR INI MAMPU MENJADI DAYA TARIK INVESTASI KHUSUSNYA DI DAERAH PURWAKARTA UTARA. JUGA F.PAN BERPENDAPAT SUDAH SELAYAKNYA PEMERINTAH DAERAH MEMBERIKAN PRIORITAS PEMBELANJAAN KEUANGAN DAERAHNYA PADA KEGIATAN-KEGIATAN YANG BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PURWAKARTA. BAHWA PORSI ANGGARAN DITIAP-TIAP SEKTOR HARUS SEIMBANG DAN PROPORSIONAL, KARENA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TIDAK HANYA DIUKUR DARI TERPENUHINYA SARANA INFRASTRUKTUR YANG DISEDIAKAN, TETAPI JUGA DARI BERBAGAI SEKTOR. HAL INI KAMI SAMPAIKAN KARENA DALAM RAPBD 2011 YANG KAMI TERIMA JUGA DALAM PEMBAHASAN-PEMBAHASAN YANG DILAKSANAKAN ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, BELUM OPTIMAL KEBERPIHAKAN PEMERINTAH DAERAH PADA PROGRAM-PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN, PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PERCEPATAN.EKONOMI MASYARAKAT SESUAI AGENDA RKP [RENCANA KERJA PEMERINTAH PUSAT] .
ADAPUN BERKAITAN PERBANDINGAN ANGGARAN BELANJA DAERAH TH 2010 DENGAN ANGGARAN TH 2011 TERJADI PENINGKATAN SEBESAR 42 MILYAR YANG TERNYATA SECARA DATA SEBESAR 50% PEMBELANJAAN DITUNJANG DARI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG MENINGKAT SEBESAR 21,7 M.
HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI MULIAKAN
III. HAL-HAL UMUM LAINNYA
1. TENTANG PERENCANAAN, KAMI F.PAN MENEKANKAN KEMBALI KEPADA PEMERINTAH DAERAH BAHWA DALAM PENYUSUNAN APBD DAN REALISASI PELAKSANAANNYA AGAR SELALU DAN TETAP MENGINDAHKAN PADA DOKUMEN PERENCANAAN YANG TELAH MENJADI KEPUTUSAN BERSAMA BAIK MULAI DARI RPJMD, RKPD DAN KUA–PPAS AGAR SELALU KONSISTEN DAN TERJADI KESINERGISAN.
2. PENGELOLAAN KEUANGAN. DALAM HAL PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAMI F.PAN MELIHAT DAN MENGAMATI TERNYATA PROSES ADMINISTRASI KEUANGAN MASIH BANYAK YANG KURANG TERTIB DAN SPEKULATIF SERTA DISINYALIR TIDAK MENGINDAHKAN PROSEDUR DAN ATURAN MAIN YANG TELAH DIATUR/DITETAPKAN OLEH UU, PP, PERDA SERTA PERBUP ITU SENDIRI. HAL INI KAMI F.PAN MENGHIMBAU PADA PEMERINTAH DAERAH , AGAR PADA PELAKSANAAN APBD TH 2011 TIDAK TERJADI KEMBALI .
3. TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN-KEGIATAN, KAMI F.PAN MENGUSULKAN DENGAN TEGAS, BAHWA BERKAITAN PROSES TENDER/LELANG TERHADAP PIHAK KE 3, PELAKSANAANNYA UNTUK DILAKUKAN DENGAN PROSES 1 TAHAPAN SEHINGGA TIDAK SEPERTI TH 2010 YANG TERJADI KETERBATASAN WAKTU DAN TERGESA-GESA DALAM PELAKSANAANNYA. YANG PADA AKHIRNYA TERJADI PULUHAN MILYAR PROYEK MENJADI TERTUNDA DAN TERLUNCURKAN PADA ANGGARAN TAHUN BERIKUTNYA. BEGITU PULA KEGIATAN-KEGIATAN YANG MELIBATKAN PIHAK KETIGA PEMERINTAH DAERAH AGAR MENGINDAHKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUSNYA TENTANG PENYEDIAAN BARANG DAN JASA YANG SECARA BENAR DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.
4. KAMI F.PAN MENGINGATKAN KEMBALI KEPADA PIHAK PEMERINTAH DAERAH APABILA ADANYA KEBIJAKAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK 3, PERLU DIPERHATIKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU YAITU APABILA TERDAPAT HAL-HAL YANG SEHARUSNYA MELIBATKAN DPRD, MOHON ADANYA PEMBERITAHUAN/PERSETUJUAN LEMBAGA. HAL INI AGAR BUPATI DAPAT UNTUK MENGINDAHKANNYA.
5. BERKAITAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PASAR-PASAR DAN TERMINAL-TERMINAL YANG TELAH MENJADI KOMITMENT BERSAMA AGAR PEMERINTAH DAERAH SEGERA MEMBUAT LANGKAH-LANGKAH KONKRIT YANG DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN. MELIHAT KONDISI PADA SAAT INI TINGKAT KEMACETAN KENDARAAN HAMPIR DI SELURUH PUSAT KEGIATAN DAN EKONOMI DI PURWAKARTA SERING DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT.
6. SEKTOR PENDIDIKAN, PEMERINTAH DAERAH UNTUK DAPAT MENGUPAYAKAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN YANG ADA ATAS PAKAIAN SERAGAM ANAK DIDIK SEHINGGA ADANYA KESERAGAMAN SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU . HAL INI KAMI USULKAN AGAR UNTUK MENGURANGI PERKELAHIAN ANTAR PELAJAR YANG SEDANG MARAK DAN SERING TERJADI AKHIR-AKHIR INI DI KABUPATEN PURWAKARTA. DAN PERLU ADANYA PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP KEBIJAKAN YANG KIRANYA MEMBEBANI ORANG TUA MURID DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN/SEKOLAH.
7. DENGAN TERJADINYA TEMUAN-TEMUAN BPK YANG TELAH MENJADI PERHATIAN KITA SEMUA MAKA F.PAN MENGHIMBAU AGAR HASIL TEMUAN BPK TERSEBUT UNTUK SEGERA ADA SOLUSI DAN PENYELESAIANNYA ATAS TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN YANG SEBELUMNYA.
8. BERKAITAN PENANGANAN BENCANA ALAM, KAMI F.PAN MENEGASKAN KEMBALI AGAR DAPAT DITANGANI DAN DIANTISIPASI DAMPAK NEGATIF DARI BENCANA ITU SENDIRI, KARENA HINGGA SAAT INI PENGALOKASIAN ANGGARAN DAN PENANGANAN KORBAN MAUPUN LINGKUNGAN YANG TERKENA BENCANA BELUM OPTIMAL.
DEMIKIAN PENDAPAT AKHIR F.PAN DAN OLEH KARENA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA, PADA SIDANG PARIPURNA HARI INI KITA AKAN MENYETUJUI TENTANG RAPERDA APBD HASIL PEMBAHASAN BERSAMA, MAKA KAMI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL SECARA UMUM DAPAT MENYETUJUI RAPERDA APBD ANGGARAN TH 2011 TERSEBUT DAN SEGERA DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR UNTUK MENDAPATKAN EVALUASI.
TIDAK LUPA SEBELUM KAMI AKHIRI PENDAPAT INI , KAMI F.PAN MENGUCAPKAN “SELAMAT TAHUN BARU ISLAM 1432 H” SEMOGA PERJALANAN KITA DALAM MEMBANGUN PURWAKARTA YANG WIBAWA KARTA RAHARJA KEDEPAN MENDAPATKAN RIDHO DAN MAGHFIROH ALLAH SWT.
TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN PARA HADIRIN SIDANG PARIPURNA DAN MOHON MAAF ATAS KEKHILAFAN
BILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH, FISSABILIHAQ FASTABIQUL KHOEROT,
WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.
PURWAKARTA, 03 DESEMBER 2010
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
Ketua : Asep Amidin, SE
Wakil ketua : Ragil Sukamto
Sekretaris : Hari Kristiawan, AMd
Anggota : Dadang Sudirman, SE. MM
